Dugaan Kampanye Pilpres 2019 IMF-World Bank

0
8
pilpres 2019
Luhut dan Sri Mulyani diduga melakukan kampanye pilpres 2019 ketika penutupan IMF-World Bank

hallojawa.com, Pemilihan presiden atau pilpres 2019 mengusung dua pasangan calaon. Nomor urut 01 pasangan Jokowi – Ma’ruf dan nomor urut 02 pasangan Prabowo – Sandiaga.

Beberapa hari yang lalu Menteri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena foto satu jarinnya pada penutupan IMF-World Bank.

Diduga Sri Mulyani berkampanye dengan membisikkan maksud dari acungan satu jari tersebut.

Apakah hal tersebut melanggar aturan kampanye? Berikut penjelasannya :

Melanggar Jika ASN

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, tidak ada salahnya berpose menunjukkan satu atau dua jari menunjukkan dukungan ke salah satu pasangan calon. Hanya saja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan.

“Merujuk aturan kampanye, ditujukan kepada ASN tidak diperkenankan melakukan itu. Jadi yang tidak boleh itu ASN ya,” kata Rahmat.

Bukan dalam Acara Dinas

Sementara itu, dua menteri yang terlibat dalam dugaan kampanye di IMF-World Bank apakah melanggar aturan?

“Merujuk aturan kampanye, Buk Sri bukan ASN, tapi pejabat negar. Silahkan jika tidak dalam acara dinas. Kita sudah terima laporan dan akan di kaji,” ungkap nya.

Aturan Bawaslu

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum tertulis dalam pasal 24 huruf d, berbunyi :

“Bahan kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan di berbagai tempat umum seperti tempat ibadah seperti halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, berbagai lembaga pendidikan, jalan bebas, taman dan perpohonan,” bunyi pasal tersebut.

Dalam aturan bawaslu tidak menerangkan larangan pose satu jari atau dua jari. Hanya menjelaskan tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, sekarang sedang tensi politik jadi wajar jika apapun yang dilakukan disorot publik dan lembaga pengawa pemilu.

“Tapi menurut saya, karena negara kita negara hukum. Sedikit-sedikit hukum, salah sedikit hukum, keceplosan sedikit hukum, apa itu harus di hukum? Kalau begitu kita semua bisa kena,” ujar Zulkfili.

Aura panas politik pada pilpres 2019 masih terus dirasakan hingga berakhirnya pemilihan nanti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here